DAILAMI FIRDAUS, 4 PILAR SEBAGAI BENTENG FAHAM ASING

Anggota MPR/DPD RI Dapil DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., LL.M mengadakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bersama Badan Kontak Majelis Taklim di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Selasa, 21 Februari 2023

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi empat Pilar Negara tersebut untuk mengingatkan kembali masyarakat agar memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan itu, Dailami Firdaus memaparkan pentingnya pemahaman tentang 4 Pilar Kebangsaan. “Empat pilar MPR RI itu terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” jelas Bang DAI.

Selain itu juga Anggota MPR dari DKI Jakarta ini juga menyoroti terkait faham-faham baru yang masuk di Indonesia. Hal ini harus bisa di filter oleh Pemerintah Pusat. Sehingga faham-faham baru ini tetap sejalan dengan norma-norma bangsa Indonesia.

“teknologi 4.0 terus masuk ke Indonesia, begitu mudahnya kita mengakses informasi-informasi melalui gaway yang kita punya. Besar harapan saya mengajak kepada bapak-bapak untuk bisa mengkontrol anak-anak kita dalam penggunaan gawai. Sehingga kita juga punya andil untuk memajukan anak bangsa kita ini kedepan” tegas BANG DAI sapaan akrab senator dari Betawi ini

Lanjutnya lagi bahwa pentingnya memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai luhur di yang dianut bangsa kita, mengingat negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Baik dari segi budaya, agama dan suku yang beraneka ragam, letak geografis Indonesia yang begitu luas dengan pulau yang banyak. Dimana segala perbedaan yang ada dengan jumlah penduduk yang banyak harus disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Binneka Tunggal Ika.