PERKUMPULAN PITA

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. H. Dailami Firdaus mengelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI dipulau panggang, kabupaten kepulauan seribu. Sabtu (12/9/2026)

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semboyan “Bhineka Tunggal Ika,” dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila, Dailami Firdaus meminta agar masyarakat terutama Majelis Taklim Ibu-ibu menjadi pilar utama untuk dapat menerapkan apa yang terkandung didalamnya, agar menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, karena ibu-ibu adalah garda terdepan dalam hal apapun terutama untuk kehidupan bermasyarakat dan menciptakan generasi berikutnya.

Sosialisasi ini tidak hanya sekedar mengedukasi, tetapi juga menjadi wadah dialog yang efektif dan konstruktif antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, sehingga terjadilah komunikasi dua arah untuk menginvetarisir harapan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat di kepulauan seribu.

Pentingnya sosialisasi ini tak lepas dari fakta bahwa masyarakat dikepulauan masih sering menghadapi kesulitan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara yang setara.

“Melalui sosialisasi ini, saya ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seribu, merasakan manfaat dari keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi kita dan saya juga percaya bahwa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai pancasila akan dapat membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” Pungkas Dailami Firdaus.

Kotawaringin Barat, 13 Juni 2026 – Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat kelurahan, pelaku UMKM, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti dialog mengenai arah pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pemaparannya, Dr. Hj. Erni Daryanti menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar seluruh daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam memperoleh akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun kesempatan ekonomi,” tegas Dr. Erni.

Beliau menjelaskan bahwa semangat pemerataan pembangunan merupakan implementasi nyata dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Menurut Dr. Erni, pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian dan UMKM, hingga peningkatan akses lapangan kerja bagi generasi muda.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Erni menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota MPR RI dan Anggota DPD RI. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Selain membahas pembangunan daerah, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa.

Di akhir kegiatan, Dr. Erni mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dengan menjaga persatuan, memperkuat budaya gotong royong, serta mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kemajuan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Dr. Erni.

Kegiatan Aspirasi Masyarakat MPR RI berlangsung secara interaktif dengan sesi dialog dan tanya jawab. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

JAKARTA- Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto, meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap pekerjaan berisiko tinggi. Hal itu dinilai penting agar peristiwa meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia di dalam gorong-gorong tidak kembali terulang.

Menurut Ervan, kecelakaan kerja tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan, kontraktor, maupun pemerintah sebagai regulator.

“Insiden yang merenggut nyawa tiga pekerja ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3. Jangan sampai keselamatan pekerja hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan,” kata Ervan, Kamis (16/7/2026)

Ia menegaskan, penerapan K3 telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja menjamin keselamatan tenaga kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tak hanya itu, pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi untuk menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten.

Ervan menilai, sertifikasi K3 bagi tenaga kerja maupun petugas pengawas belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan.

“Sertifikasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan standar K3 benar-benar dijalankan. Pengawasan harus dilakukan secara rutin sehingga penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur kerja, hingga kesiapan peralatan keselamatan benar-benar dipatuhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas Nakertransgi DKI Jakarta memperkuat mekanisme pelaporan untuk setiap pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pekerjaan di ruang terbatas (confined space), penggalian, maupun pekerjaan utilitas bawah tanah.

“Setiap pekerjaan berisiko tinggi sebaiknya wajib dilaporkan kepada Dinas Nakertransgi sehingga dapat dilakukan pendampingan, pembinaan, atau inspeksi. Langkah ini penting untuk meminimalkan kelalaian, baik dalam penggunaan APD maupun kelengkapan peralatan kerja yang diwajibkan sesuai standar keselamatan,” jelasnya.

Ervan berharap penguatan pengawasan tersebut tidak dimaknai sebagai upaya menghambat investasi atau proyek pembangunan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

“Keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari selesai tepat waktu, tetapi juga dari kemampuan menjaga setiap pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat. Penegakan regulasi K3 harus menjadi komitmen bersama agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya.