Ervan berharap, pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta bisa segera direalisasikan di Jakarta. Sehingga, semua warga bisa merasakan kehadiran pemerintah.

“Saat ini, tidak sedikit warga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta karena tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai faktor. Jangan sampai pendidikan anak yang sangat penting ini menjadi beban bagi keluarga kurang mampu karena kalau di swasta harus membayar,” ujarnya.

Ervan menjelaskan, dengan adanya pendidikan gratis maka dapat dipastikan anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.

“Saya yakin Jakarta bisa zero angka putus sekolah. Kemudian, tidak ada lagi peserta didik yang tidak bisa menebus ijazah sekolah kalau semua sudah gratis,” terangnya.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus menjadi barometer sumber daya manusia (SDM) unggul. Sehingga, Generasi Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi.

“Saya juga berharap, ke depan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa terus ditingkatkan penerima manfaatnya,” ungkapnya.

Ervan menegaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif di Jakarta untuk merealisasikan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta di Jakarta menjadi kabar baik dan harus didukung.

“Tinggal dikaji dari sisi kebutuhan anggarannya. Termasuk, untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri dan swasta. Ini penting menjadi perhatian. Semoga tahun depan semua sekolah di Jakarta sudah gratis,” bebernya.

Ia menambahkan, pendidikan sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikannya tentu diharapkan semakin berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan atau perekonomian.

“Kalau kita bekerja itu kan seperti sudah ada pakem, semakin rendah tingkat pendidikan ya gajinya makin kecil. Tapi, kalau dia lulusan perguruan tinggi tentu bisa mendapatkan bidang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji besar,” pungkasnya.

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis.

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.

Kegiatan yang bertempat di Ruang SKKT, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu berjalan dengan penuh hikmat dan juga diselingi candaan yang membuat gelak tawa para peserta. Bang Dailami memaparkan empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai penerus bangsa, adik adik semua haruslah paham dan juga melaksanakan apa yang yang telah saya sampaikan, baik saat bemain dan berkumpul dengan teman teman, maupun pada saat dirumah. Ketika sedang bermain adik adik tidak boleh memilih teman untuk bermain, tetapi harus merangkul semua dan bermain bersama. Pada saat dirumah adik adik harus menurut terhadap orang tua dan mengerjakan perintah dari orang tua. Ujar Dailami

Rasa cinta terhadap tanah air harus dimiliki oleh adik adik semua dan juga harus terus di sampaikan dan diingatkan serta dicontohkan oleh para pengajar, terutama para guru ngaji, karena itu adalah hal yang penting. Dalam memberikan contoh, guru guru dan pengajar harus mencontohkan dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak anak. Tutur Dailami

“Jangan sampai anak anak terjebak dengan kesukaan terhadap gadget atau ponsel, karena itu akan membuat anak anak menjadi individualis dan juga tidak mau bersosialisasi dengan teman teman sejawatnya. Anak anak juga harus lebih diperkenalkan kepada budaya dan adat istiadat asli warisan leluhur kita, jangan sampai pudar bahkan hilang nantinya. Termasuk penanaman nilai- nilai empat pilar kebangsaan ini, agar generasi sekarang menjadi lebih mencitai tanah air dikedepan harinya,” harap Dailami.

“Momen sosialisasi empat pilar kebangsaan ini juga menjadi ajang menjaring aspirasi kepada masyarakat. Mengingat tidak dipungkiri masih banyak aspirasi masyarakat yang berasal dari orang tua murid juga para pengajar ataupun guru ngaji, terutama perihal sarana dan prasarana pendidikan, biaya tinggi dan lain sebagainya. Insya Allah, aspirasi itu kita bawa ke pusat dan disampaikan kepada pihak terkait,” pungkas Dailami Firdaus.