PERKUMPULAN PITA

Setiap tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Namun, peringatan tahunan ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan kegiatan seremonial belaka. Jika Hari Lahir Pancasila hanya diperingati dengan upacara dan slogan tanpa perubahan sikap serta kebijakan yang mencerminkan nilai-nilainya, maka makna historis dan ideologisnya akan semakin kehilangan relevansi di tengah kehidupan masyarakat.

Delapan puluh satu tahun usia Pancasila seharusnya menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilainya. Sayangnya, hingga hari ini masih banyak persoalan kebangsaan yang menunjukkan bahwa Pancasila lebih sering dijadikan simbol daripada pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sudah saatnya perhatian kita tidak lagi terfokus pada sosialisasi dan penghapalan rangkaian kata semata. Pancasila harus hadir dalam kebijakan, perilaku, dan budaya kehidupan sehari-hari. Kelahirannya harus menjadi momentum evaluasi nasional tentang sejauh mana nilai-nilai luhur tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar diucapkan.

Kehadiran Pancasila di setiap lini kehidupan bermasyarakat harus dimulai dari dunia pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan. Para pendidik di sekolah-sekolah harus berperan aktif dalam mendidik generasi muda agar memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Pembelajaran tidak cukup dilakukan secara teoritis di dalam kelas, melainkan harus diwujudkan melalui praktik nyata seperti kegiatan sosial yang menumbuhkan semangat gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jika pendidikan gagal menanamkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan menghadapi krisis karakter yang jauh lebih berbahaya dibandingkan krisis ekonomi ataupun politik.

Selain itu, di ranah pemerintahan, para pemimpin dan pejabat publik harus menjadi teladan utama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk berbicara tentang Pancasila jika kebijakan dan tindakannya justru menjauh dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila tidak membutuhkan pidato yang panjang, tetapi membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Keteladanan para pemimpin merupakan ukuran paling nyata apakah Pancasila benar-benar hidup dalam sistem pemerintahan atau hanya menjadi jargon politik yang diulang setiap tahun.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mencerminkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar tuntutan administrasi, melainkan perwujudan langsung dari nilai-nilai Pancasila. Ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial masih terjadi, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sedang mengalami pengingkaran. Oleh karena itu, menghadirkan Pancasila dalam kebijakan publik bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah kehidupan masyarakat, kehadiran Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong gotong royong dan solidaritas sosial. Namun lebih dari itu, Pancasila harus menjadi fondasi dalam menyikapi perbedaan yang semakin kompleks di era digital. Maraknya ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan intoleransi menunjukkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Pancasila, melainkan kurangnya kesediaan untuk mengamalkannya. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat kerukunan antar suku, agama, dan golongan menjadi sangat penting sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kesadaran untuk menghadirkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak adil jika seluruh beban implementasi Pancasila hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga pendidikan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Pada akhirnya, kuat atau lemahnya Pancasila bukan ditentukan oleh banyaknya seminar, spanduk, atau kampanye yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana masyarakat menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat sekaligus alarm kebangsaan bagi kita semua. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang masih terjadi dan memperkuat komitmen bersama dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak retorika tentang Pancasila, melainkan membutuhkan lebih banyak keteladanan, keberanian, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Sudah waktunya kita berhenti menjadikan Pancasila sekadar slogan dan mulai menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya dengan cara itulah cita-cita Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera dapat benar-benar terwujud.

Oleh Deni Martanti

Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air

Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air, Ervan Purwanto menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai aset strategis bangsa yang tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek atau komoditas.

Hal tersebut disampaikannya dalam refleksi akhir tahun 2025, menyikapi berbagai tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Menurut Ervan, pemuda memiliki potensi besar sebagai subjek agen perubahan dalam pembangunan nasional. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dengan peran nyata yang diberikan kepada pemuda di tengah masyarakat.

“Pemuda sering kali hanya dijadikan objek program, bukan subjek pembangunan. Banyak yang tidak diberi ruang dan kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri.”

Ia menilai, kondisi tersebut memicu rasa terpinggirkan, ketidakpuasan, dan frustrasi di kalangan generasi muda. Padahal, pemuda seharusnya menjadi motor penggerak inovasi dan perubahan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik.

Ervan menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda secara menyeluruh melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, serta akses terhadap ruang-ruang partisipasi publik agar pemuda dapat menyuarakan gagasan dan aspirasinya.

“Jika pemuda diberi kepercayaan dan peran yang lebih besar, maka kontribusi positif yang dihasilkan akan sangat signifikan bagi kemajuan bangsa,” terangnya.

Ervan mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, dunia pendidikan, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda.

“Pemuda tidak seharusnya hanya dimanfaatkan sebagai objek, tetapi benar-benar dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang andal dan memiliki kepekaan sosial,” tegasnya.

Ervan berharap pada tahun-tahun mendatang pemuda Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif, mandiri, dan berdaya guna dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memfasilitasi, mendukung, dan memberikan kesempatan kepada pemuda agar menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Founding fathers kita, Bung Karno sudah menegaskan pentingnya serta kepercayaan terhadap pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi. Melalui peran yang maksimal, cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dapat terwujud,” pungkas Ervan.

Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, bukan hanya sekadar momen untuk mengenang jasa-jasa seorang ibu, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan di negeri ini.

Deni Martanti, Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air, menegaskan bahwa dalam konteks ditanah air, peringatan ini sangat relevan mengingat masih banyaknya isu yang melibatkan hak dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Dari kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dalam pekerjaan, hingga akses pendidikan yang tidak merata, perempuan sering kali menjadi korban dari struktur sosial yang tidak adil.

Menurut Deni, situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangannya, pentingnya adanya undang-undang yang kuat untuk melindungi kaum perempuan menjadi sangat mendesak.

Undang-undang yang komprehensif dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perempuan, mendorong kesetaraan gender, serta mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Deni berpendapat bahwa tanpa legislasi yang tegas, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan akan sulit terwujudlah.

Deni mengajak generasi muda untuk lebih aktif dalam advokasi dan penyebaran kesadaran tentang hak-hak perempuan serta pentingnya dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Pentingnya Hari Ibu sebagai momentum untuk menyuarakan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa diabaikan.

Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan menuntut undang-undang yang lebih kuat, diharapkan kesadaran kolektif dapat meningkat.

Hal ini akan menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua perempuan di tanah air.