Pancasila sebagai dasar negara harus diinternalisasikan dalam setiap lapisan masyarakat. Di tengah gempuran informasi yang beragam, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan untuk menyaring budaya dan ideologi asing yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sosialisasi yang intensif mengenai Pancasila di kalangan generasi muda sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai luhur bangsa.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dipegang teguh sebagai landasan hukum dalam menghadapi berbagai dinamika global. Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 45 akan memastikan bahwa setiap kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa, terang Dailami Firdaus, Anggota MPR DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta.

GBHN perlu dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya GBHN, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

NKRI sebagai bentuk negara yang mengedepankan keberagaman harus tetap terjaga. Dalam era globalisasi, tantangan terhadap identitas nasional semakin besar. Oleh karena itu, setiap warga negara harus berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI dengan mengedepankan dialog dan toleransi antarbudaya.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat, untuk bersinergi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan mengenai Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan NKRI. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat membentengi ideologi bangsa dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh teknologi dan informasi yang tidak terfilter. Tutup Dailami Firdaus.

Ervan berharap, pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta bisa segera direalisasikan di Jakarta. Sehingga, semua warga bisa merasakan kehadiran pemerintah.

“Saat ini, tidak sedikit warga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta karena tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai faktor. Jangan sampai pendidikan anak yang sangat penting ini menjadi beban bagi keluarga kurang mampu karena kalau di swasta harus membayar,” ujarnya.

Ervan menjelaskan, dengan adanya pendidikan gratis maka dapat dipastikan anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.

“Saya yakin Jakarta bisa zero angka putus sekolah. Kemudian, tidak ada lagi peserta didik yang tidak bisa menebus ijazah sekolah kalau semua sudah gratis,” terangnya.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus menjadi barometer sumber daya manusia (SDM) unggul. Sehingga, Generasi Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi.

“Saya juga berharap, ke depan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa terus ditingkatkan penerima manfaatnya,” ungkapnya.

Ervan menegaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif di Jakarta untuk merealisasikan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta di Jakarta menjadi kabar baik dan harus didukung.

“Tinggal dikaji dari sisi kebutuhan anggarannya. Termasuk, untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri dan swasta. Ini penting menjadi perhatian. Semoga tahun depan semua sekolah di Jakarta sudah gratis,” bebernya.

Ia menambahkan, pendidikan sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikannya tentu diharapkan semakin berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan atau perekonomian.

“Kalau kita bekerja itu kan seperti sudah ada pakem, semakin rendah tingkat pendidikan ya gajinya makin kecil. Tapi, kalau dia lulusan perguruan tinggi tentu bisa mendapatkan bidang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji besar,” pungkasnya.

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis.

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.