Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 nanti tentunya kita harus mempersiapkan diri baik dari sisi SDM maupun kesiapan mental bangsa.  Generasi masa depan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Kolaborasi antara generasi muda dan Seluruh Komponen Bangsa merupakan salah satu wujud dalam mencapai “Indonesia Emas 2045”. Dengan teknologi, keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pendidikan, generasi muda dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan serta maju.

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pada 1996 Indonesia pernah menetapkan “Indonesia Emas”. Di era itu, pemerintah saat itu telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Hal ini tentunya menjadi cita-cita dan tujuan bersama dalam mewujudkannya.

Dalam Kesempatan tersebut Hj. Yustina Ismiati, SH., MH selaku anggota MPR RI/DPD RI menyambaikan betapa pentingnya kolaborasi dan peran secara bersama-sama antara pemerintah sebagai pemangku kepenting beserta seluruh jajarannya dan Masyarakat. karena generasi emas tidak serta merta tumbuh dengan mudah dan cepat jika tidak adanya pendampingan, pengawasan dan kontroling dari para orangtua. demikian yang disampaikan Senator Perempuan dari Kalimantan Tengah dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.

Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu yaitu bangsa Indonesia.

Prof. Dai mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama, harus memiliki fondasi yang kokoh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman ini mencakup lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan yang hidup berdampingan di wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Di tengah keragaman ini, Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan harmoni melalui pilar-pilar kebangsaan yang kuat.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah frase yang melambangkan keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Frase ini mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara yang adil dan makmur. Frase ini juga menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak minoritas dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi inspirasi bagi seni dan budaya Indonesia. Namun, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dihidupkan dan diperkuat di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia” pungksanya.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat diaplikasikan dalam menjawab tantangan era digitalisasi sebagai berikut, dalam poin Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip pertama Pancasila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks era digitalisasi, nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi dapat dipertahankan dengan mengedepankan aspek religiusitas. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengembangkan aplikasi dan teknologi yang dapat memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua Pancasila menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Era digitalisasi menimbulkan berbagai masalah terkait hak asasi manusia, seperti privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan teknologi.

Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus diterapkan dalam pengembangan teknologi, termasuk perlindungan hak asasi manusia, penggunaan teknologi secara etis, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pada sila Persatuan Indonesia Prinsip ketiga Pancasila menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat persatuan Indonesia dengan cara membangun kesadaran nasional, mendukung kerja sama antar daerah, serta memperkuat hubungan antar etnis dan budaya dalam masyarakat.

Kemudian dalam sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Prinsip keempat Pancasila menegaskan bahwa kebijakan negara harus dilaksanakan secara demokratis, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Era digitalisasi membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui platform daring dan media sosial. Hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kemudian yang terakhir dalam sila ke lima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Prinsip kelima Pancasila menekankan bahwa keadilan sosial harus ditegakkan untuk semua rakyat Indonesia. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan akses teknologi.