Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Anggota MPR RI/DPD RI Daerah Pemilihan Papua, Carel Simon Petrus Suebu, S.E., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Februari 2025, bertempat di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua.

Acara yang berlangsung di salah satu aula utama kampus tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, civitas akademika, serta perwakilan masyarakat umum dari berbagai lapisan dan latar belakang. Kehadiran peserta yang antusias mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap pentingnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan, terlebih di tengah tantangan zaman dan dinamika kehidupan bernegara yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Carel Simon Petrus Suebu menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Empat Pilar bukan hanya sekadar agenda formal MPR RI, melainkan merupakan upaya nyata dan berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya menjaga dan memperkuat pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

> “Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah dasar-dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa yang besar dan majemuk,” ujar Carel dalam paparan awalnya.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat Papua, dengan kekayaan budaya dan keragaman sosialnya, memiliki peran strategis dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengajak para peserta untuk tidak hanya memahami secara tekstual, namun juga menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

> “Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Kita bukan hanya penerima kebijakan nasional, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa generasi muda Papua tumbuh dengan pemahaman kebangsaan yang kuat dan utuh,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini dikemas secara interaktif dan komunikatif. Selain pemaparan materi dari narasumber utama, sesi diskusi dan tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta aspirasi terkait isu-isu kebangsaan yang mereka hadapi. Salah satu pertanyaan menarik datang dari seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang menyinggung soal bagaimana Empat Pilar bisa diterapkan dalam konteks lokal Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Carel Suebu menegaskan bahwa nilai-nilai dalam Empat Pilar bersifat universal dan dapat dijalankan secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mencontohkan, semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai Pancasila sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Papua, hanya perlu diperkuat dan diselaraskan dengan dinamika modern.

Acara ini juga diisi dengan pemutaran video edukasi singkat mengenai sejarah lahirnya Empat Pilar MPR RI dan bagaimana peran setiap elemen masyarakat dalam menjaganya. Tak hanya itu, beberapa tokoh lokal juga turut memberikan pandangan dan testimoni singkat mengenai pentingnya pendidikan politik yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam penutupan acara, Carel kembali mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dan pelopor persatuan di lingkungan masing-masing. Ia menyatakan bahwa upaya menjaga keutuhan NKRI tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat negara atau pejabat pemerintahan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

> pungkasnya.

Salah satu peserta, Yuliana Waromi, mahasiswa semester akhir dari Fakultas Hukum, mengaku sangat terinspirasi oleh acara ini. Ia merasa bahwa sosialisasi Empat Pilar sangat relevan dengan situasi saat ini, terutama dalam menghadapi isu-isu sosial yang kerap mengancam persatuan bangsa.

> “Saya jadi lebih sadar bahwa menjadi warga negara yang baik itu bukan hanya taat hukum, tapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Yuliana.

Begitu pula dengan salah satu dosen yang hadir, Dr. Markus Sembiring, yang menyatakan bahwa kehadiran langsung anggota MPR RI seperti Carel Suebu di kampus-kampus memberikan nilai edukatif dan inspiratif yang besar bagi sivitas akademika.

> “Sosialisasi ini membangun dialog sehat antara wakil rakyat dan masyarakat akademik. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut, agar semangat kebangsaan di kalangan mahasiswa semakin kuat,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan buku saku Empat Pilar MPR RI kepada seluruh peserta. Suasana penuh semangat dan nasionalisme terpancar sepanjang acara, menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tetap hidup di kalangan masyarakat Papua.

Carel Simon Petrus Suebu sendiri dikenal sebagai sosok senator yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat Papua di tingkat nasional, sekaligus menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah. Melalui kegiatan seperti ini, ia berharap dapat membangun jembatan pemahaman yang kokoh antara masyarakat Papua dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi Indonesia.

Tentang Empat Pilar MPR RI:
Empat Pilar MPR RI merupakan pedoman fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi:

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara

4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman.

Sosialisasi Empat Pilar menjadi salah satu tugas konstitusional MPR RI untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, terutama di tengah tantangan globalisasi, disinformasi, dan potensi disintegrasi bangsa.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak elemen masyarakat Papua, khususnya generasi muda, yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan bangsa Indonesia.

Informasi dan Kontak Media:
Tim Media & Komunikasi
Sekretariat Carel Simon Petrus Suebu, S.E.
Email:
Telepon:

Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi bangsa melalui empat pilar kebangsaan, sangatlah penting untuk lebih menanamkan rasa cinta kepada tanah air kepada para generasi penerus bangsa dewasa ini, karena bila hal ini tidak dilakukan maka akan dikhawatirkan dapat mendegradasi bangsa Indonesia. Ujar Dailami Firdaus

Empat pilar kebangsaan yang menjadi penguat wawasan generasi penerus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Dailami Firdaus, salah satu produk budaya bangsa yang harus dilestarikan, dibina dan juga memiliki kekuatan dan esensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pencak silat, dimana pencak silat tidak hanya berfokus kepada sebuah gerakan bela diri saja, namun juga dapat membentuk karakter kepribadian yang bertanggung jawab, disiplin, rasa hormat, kekuatan mental dan juga persatuan kesatuan.

Dengan melestarikan pencak silat, kita bukan hanya untuk melindungi budayanya saja, namun juga mampu melindungi generasi penerus bangsa agar tidak hilang jati diri mereka dan juga dapat menanamkan serta menumbuhkembangkan rasa kecintaan terhadap produk negeri sendiri secara utuh.

“Saya mengajak para peserta sekalian, tidak hanya memahami empat pilar kebangsaan menjadi sebuah wacana teoritis, tetapi terus  mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pencak silat ini sebagai wadah untuk memperkuat rasa kebangsaan, dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap alam dan sesama manusia,” tutup Dailami Firdaus.

Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa MPR RI adalah sebuah Lembaga tinggi negara yang menaungi DPR RI dan DPD RI. Kondisi Bangsa Indonesia saat ini memang memerlukan pembenahan dan penguatan diberbagai lini. Kondisi ini mengharuskan semua elemen atau komponen bangsa untuk saling bergandengan menjaga keutuhan NKRI, melalui sosialisasi MPR RI ini adalah guna menjaga 4 pilar yang seharusnya kita jaga. Dan bagaimana MPR RI merespon issue yang saat ini berkembang di Masyarakat salah satunya dengan melakukan dialog dan menyerap aspirasi Masyarakat di setiap Daerah. Anggota MPR RI yang terdiri dari Anggota DPR RI dan DPD RI memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan sehingga dengan fungsi yang dimiliki masing-masing anggota dapat berjalan dengan baik. Sehingga issue yang beredar hangat dimasyarakat jika menyangkut stabilitas ekonomi, keamanan dan politik tentunya akan direspon secara cepat oleh pihak-pihak yang sudah kami sebutkan diatas.

Anggota MPR RI sekaligus juga Anggota DPD RI dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed melakukan sosisalisasi 4 pilar MPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah, Tepatnya di Aula Serbaguna Yayasan Ar Rahman yang terletak di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam kesempatan tersebut dr. Erni menyampaikan pentingnya Kita Para Orangtua untuk bisa membekali anak-anak kita dengan pondasi falsafah bangsa yang selalu memegang erat dan menjunjung tinggi adat ketimuran. Ditengah derasnya gempuran budaya luar yang berekspansi kedalam negeri maka budaya kita lah yang menjadi pertaruhannya.

Kegiatan yang digelar pada tanggal 22 Februari 2025 tersebut tak kurang dihadiri lebih dari 150 peserta dari Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh peserta dari elemen Masyarakat sangat antusias dalam menghadiri acara tersebut. Karena Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sangat diperlukan bagi Masyarakat guna memompa semangat untuk mencintai NKRI.

Pancasila sebagai dasar negara harus diinternalisasikan dalam setiap lapisan masyarakat. Di tengah gempuran informasi yang beragam, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan untuk menyaring budaya dan ideologi asing yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sosialisasi yang intensif mengenai Pancasila di kalangan generasi muda sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai luhur bangsa.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dipegang teguh sebagai landasan hukum dalam menghadapi berbagai dinamika global. Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 45 akan memastikan bahwa setiap kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa, terang Dailami Firdaus, Anggota MPR DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta.

GBHN perlu dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya GBHN, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

NKRI sebagai bentuk negara yang mengedepankan keberagaman harus tetap terjaga. Dalam era globalisasi, tantangan terhadap identitas nasional semakin besar. Oleh karena itu, setiap warga negara harus berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI dengan mengedepankan dialog dan toleransi antarbudaya.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat, untuk bersinergi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan mengenai Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan NKRI. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat membentengi ideologi bangsa dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh teknologi dan informasi yang tidak terfilter. Tutup Dailami Firdaus.

Ervan berharap, pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta bisa segera direalisasikan di Jakarta. Sehingga, semua warga bisa merasakan kehadiran pemerintah.

“Saat ini, tidak sedikit warga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta karena tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai faktor. Jangan sampai pendidikan anak yang sangat penting ini menjadi beban bagi keluarga kurang mampu karena kalau di swasta harus membayar,” ujarnya.

Ervan menjelaskan, dengan adanya pendidikan gratis maka dapat dipastikan anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.

“Saya yakin Jakarta bisa zero angka putus sekolah. Kemudian, tidak ada lagi peserta didik yang tidak bisa menebus ijazah sekolah kalau semua sudah gratis,” terangnya.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus menjadi barometer sumber daya manusia (SDM) unggul. Sehingga, Generasi Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi.

“Saya juga berharap, ke depan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa terus ditingkatkan penerima manfaatnya,” ungkapnya.

Ervan menegaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif di Jakarta untuk merealisasikan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta di Jakarta menjadi kabar baik dan harus didukung.

“Tinggal dikaji dari sisi kebutuhan anggarannya. Termasuk, untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri dan swasta. Ini penting menjadi perhatian. Semoga tahun depan semua sekolah di Jakarta sudah gratis,” bebernya.

Ia menambahkan, pendidikan sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikannya tentu diharapkan semakin berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan atau perekonomian.

“Kalau kita bekerja itu kan seperti sudah ada pakem, semakin rendah tingkat pendidikan ya gajinya makin kecil. Tapi, kalau dia lulusan perguruan tinggi tentu bisa mendapatkan bidang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji besar,” pungkasnya.

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis.

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.

Kegiatan yang bertempat di Ruang SKKT, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu berjalan dengan penuh hikmat dan juga diselingi candaan yang membuat gelak tawa para peserta. Bang Dailami memaparkan empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai penerus bangsa, adik adik semua haruslah paham dan juga melaksanakan apa yang yang telah saya sampaikan, baik saat bemain dan berkumpul dengan teman teman, maupun pada saat dirumah. Ketika sedang bermain adik adik tidak boleh memilih teman untuk bermain, tetapi harus merangkul semua dan bermain bersama. Pada saat dirumah adik adik harus menurut terhadap orang tua dan mengerjakan perintah dari orang tua. Ujar Dailami

Rasa cinta terhadap tanah air harus dimiliki oleh adik adik semua dan juga harus terus di sampaikan dan diingatkan serta dicontohkan oleh para pengajar, terutama para guru ngaji, karena itu adalah hal yang penting. Dalam memberikan contoh, guru guru dan pengajar harus mencontohkan dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak anak. Tutur Dailami

“Jangan sampai anak anak terjebak dengan kesukaan terhadap gadget atau ponsel, karena itu akan membuat anak anak menjadi individualis dan juga tidak mau bersosialisasi dengan teman teman sejawatnya. Anak anak juga harus lebih diperkenalkan kepada budaya dan adat istiadat asli warisan leluhur kita, jangan sampai pudar bahkan hilang nantinya. Termasuk penanaman nilai- nilai empat pilar kebangsaan ini, agar generasi sekarang menjadi lebih mencitai tanah air dikedepan harinya,” harap Dailami.

“Momen sosialisasi empat pilar kebangsaan ini juga menjadi ajang menjaring aspirasi kepada masyarakat. Mengingat tidak dipungkiri masih banyak aspirasi masyarakat yang berasal dari orang tua murid juga para pengajar ataupun guru ngaji, terutama perihal sarana dan prasarana pendidikan, biaya tinggi dan lain sebagainya. Insya Allah, aspirasi itu kita bawa ke pusat dan disampaikan kepada pihak terkait,” pungkas Dailami Firdaus.

Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 nanti tentunya kita harus mempersiapkan diri baik dari sisi SDM maupun kesiapan mental bangsa.  Generasi masa depan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Kolaborasi antara generasi muda dan Seluruh Komponen Bangsa merupakan salah satu wujud dalam mencapai “Indonesia Emas 2045”. Dengan teknologi, keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pendidikan, generasi muda dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan serta maju.

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pada 1996 Indonesia pernah menetapkan “Indonesia Emas”. Di era itu, pemerintah saat itu telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Hal ini tentunya menjadi cita-cita dan tujuan bersama dalam mewujudkannya.

Dalam Kesempatan tersebut Hj. Yustina Ismiati, SH., MH selaku anggota MPR RI/DPD RI menyambaikan betapa pentingnya kolaborasi dan peran secara bersama-sama antara pemerintah sebagai pemangku kepenting beserta seluruh jajarannya dan Masyarakat. karena generasi emas tidak serta merta tumbuh dengan mudah dan cepat jika tidak adanya pendampingan, pengawasan dan kontroling dari para orangtua. demikian yang disampaikan Senator Perempuan dari Kalimantan Tengah dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.

Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu yaitu bangsa Indonesia.

Prof. Dai mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama, harus memiliki fondasi yang kokoh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman ini mencakup lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan yang hidup berdampingan di wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Di tengah keragaman ini, Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan harmoni melalui pilar-pilar kebangsaan yang kuat.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah frase yang melambangkan keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Frase ini mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara yang adil dan makmur. Frase ini juga menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak minoritas dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi inspirasi bagi seni dan budaya Indonesia. Namun, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dihidupkan dan diperkuat di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia” pungksanya.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat diaplikasikan dalam menjawab tantangan era digitalisasi sebagai berikut, dalam poin Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip pertama Pancasila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks era digitalisasi, nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi dapat dipertahankan dengan mengedepankan aspek religiusitas. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengembangkan aplikasi dan teknologi yang dapat memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua Pancasila menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Era digitalisasi menimbulkan berbagai masalah terkait hak asasi manusia, seperti privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan teknologi.

Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus diterapkan dalam pengembangan teknologi, termasuk perlindungan hak asasi manusia, penggunaan teknologi secara etis, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pada sila Persatuan Indonesia Prinsip ketiga Pancasila menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat persatuan Indonesia dengan cara membangun kesadaran nasional, mendukung kerja sama antar daerah, serta memperkuat hubungan antar etnis dan budaya dalam masyarakat.

Kemudian dalam sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Prinsip keempat Pancasila menegaskan bahwa kebijakan negara harus dilaksanakan secara demokratis, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Era digitalisasi membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui platform daring dan media sosial. Hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kemudian yang terakhir dalam sila ke lima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Prinsip kelima Pancasila menekankan bahwa keadilan sosial harus ditegakkan untuk semua rakyat Indonesia. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan akses teknologi.