Ervan berharap, pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta bisa segera direalisasikan di Jakarta. Sehingga, semua warga bisa merasakan kehadiran pemerintah.

“Saat ini, tidak sedikit warga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta karena tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai faktor. Jangan sampai pendidikan anak yang sangat penting ini menjadi beban bagi keluarga kurang mampu karena kalau di swasta harus membayar,” ujarnya.

Ervan menjelaskan, dengan adanya pendidikan gratis maka dapat dipastikan anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.

“Saya yakin Jakarta bisa zero angka putus sekolah. Kemudian, tidak ada lagi peserta didik yang tidak bisa menebus ijazah sekolah kalau semua sudah gratis,” terangnya.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus menjadi barometer sumber daya manusia (SDM) unggul. Sehingga, Generasi Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi.

“Saya juga berharap, ke depan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa terus ditingkatkan penerima manfaatnya,” ungkapnya.

Ervan menegaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif di Jakarta untuk merealisasikan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta di Jakarta menjadi kabar baik dan harus didukung.

“Tinggal dikaji dari sisi kebutuhan anggarannya. Termasuk, untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri dan swasta. Ini penting menjadi perhatian. Semoga tahun depan semua sekolah di Jakarta sudah gratis,” bebernya.

Ia menambahkan, pendidikan sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikannya tentu diharapkan semakin berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan atau perekonomian.

“Kalau kita bekerja itu kan seperti sudah ada pakem, semakin rendah tingkat pendidikan ya gajinya makin kecil. Tapi, kalau dia lulusan perguruan tinggi tentu bisa mendapatkan bidang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji besar,” pungkasnya.

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis.

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.

Kegiatan yang bertempat di Ruang SKKT, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu berjalan dengan penuh hikmat dan juga diselingi candaan yang membuat gelak tawa para peserta. Bang Dailami memaparkan empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai penerus bangsa, adik adik semua haruslah paham dan juga melaksanakan apa yang yang telah saya sampaikan, baik saat bemain dan berkumpul dengan teman teman, maupun pada saat dirumah. Ketika sedang bermain adik adik tidak boleh memilih teman untuk bermain, tetapi harus merangkul semua dan bermain bersama. Pada saat dirumah adik adik harus menurut terhadap orang tua dan mengerjakan perintah dari orang tua. Ujar Dailami

Rasa cinta terhadap tanah air harus dimiliki oleh adik adik semua dan juga harus terus di sampaikan dan diingatkan serta dicontohkan oleh para pengajar, terutama para guru ngaji, karena itu adalah hal yang penting. Dalam memberikan contoh, guru guru dan pengajar harus mencontohkan dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak anak. Tutur Dailami

“Jangan sampai anak anak terjebak dengan kesukaan terhadap gadget atau ponsel, karena itu akan membuat anak anak menjadi individualis dan juga tidak mau bersosialisasi dengan teman teman sejawatnya. Anak anak juga harus lebih diperkenalkan kepada budaya dan adat istiadat asli warisan leluhur kita, jangan sampai pudar bahkan hilang nantinya. Termasuk penanaman nilai- nilai empat pilar kebangsaan ini, agar generasi sekarang menjadi lebih mencitai tanah air dikedepan harinya,” harap Dailami.

“Momen sosialisasi empat pilar kebangsaan ini juga menjadi ajang menjaring aspirasi kepada masyarakat. Mengingat tidak dipungkiri masih banyak aspirasi masyarakat yang berasal dari orang tua murid juga para pengajar ataupun guru ngaji, terutama perihal sarana dan prasarana pendidikan, biaya tinggi dan lain sebagainya. Insya Allah, aspirasi itu kita bawa ke pusat dan disampaikan kepada pihak terkait,” pungkas Dailami Firdaus.

Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 nanti tentunya kita harus mempersiapkan diri baik dari sisi SDM maupun kesiapan mental bangsa.  Generasi masa depan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Kolaborasi antara generasi muda dan Seluruh Komponen Bangsa merupakan salah satu wujud dalam mencapai “Indonesia Emas 2045”. Dengan teknologi, keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pendidikan, generasi muda dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan serta maju.

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pada 1996 Indonesia pernah menetapkan “Indonesia Emas”. Di era itu, pemerintah saat itu telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Hal ini tentunya menjadi cita-cita dan tujuan bersama dalam mewujudkannya.

Dalam Kesempatan tersebut Hj. Yustina Ismiati, SH., MH selaku anggota MPR RI/DPD RI menyambaikan betapa pentingnya kolaborasi dan peran secara bersama-sama antara pemerintah sebagai pemangku kepenting beserta seluruh jajarannya dan Masyarakat. karena generasi emas tidak serta merta tumbuh dengan mudah dan cepat jika tidak adanya pendampingan, pengawasan dan kontroling dari para orangtua. demikian yang disampaikan Senator Perempuan dari Kalimantan Tengah dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.

Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu yaitu bangsa Indonesia.

Prof. Dai mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama, harus memiliki fondasi yang kokoh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman ini mencakup lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan yang hidup berdampingan di wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Di tengah keragaman ini, Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan harmoni melalui pilar-pilar kebangsaan yang kuat.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah frase yang melambangkan keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Frase ini mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara yang adil dan makmur. Frase ini juga menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak minoritas dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi inspirasi bagi seni dan budaya Indonesia. Namun, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dihidupkan dan diperkuat di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia” pungksanya.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat diaplikasikan dalam menjawab tantangan era digitalisasi sebagai berikut, dalam poin Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip pertama Pancasila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks era digitalisasi, nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi dapat dipertahankan dengan mengedepankan aspek religiusitas. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengembangkan aplikasi dan teknologi yang dapat memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua Pancasila menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Era digitalisasi menimbulkan berbagai masalah terkait hak asasi manusia, seperti privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan teknologi.

Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus diterapkan dalam pengembangan teknologi, termasuk perlindungan hak asasi manusia, penggunaan teknologi secara etis, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pada sila Persatuan Indonesia Prinsip ketiga Pancasila menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat persatuan Indonesia dengan cara membangun kesadaran nasional, mendukung kerja sama antar daerah, serta memperkuat hubungan antar etnis dan budaya dalam masyarakat.

Kemudian dalam sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Prinsip keempat Pancasila menegaskan bahwa kebijakan negara harus dilaksanakan secara demokratis, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Era digitalisasi membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui platform daring dan media sosial. Hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kemudian yang terakhir dalam sila ke lima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Prinsip kelima Pancasila menekankan bahwa keadilan sosial harus ditegakkan untuk semua rakyat Indonesia. Dalam konteks era digitalisasi, teknologi dapat digunakan untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan akses teknologi.

Kegiatan ini sangat baik guna memberikan inovasi dalam melahirkan corak atau motif batik yang baru dengan tetap menonjolkan ciri khas Betawi. Diharapkan melalui kegiatan seperti ini dapat melestarikan budaya dan menjaga originalitas budaya betawi itu sendiri. Diharapkan kedepan kegiatan seperti ini akan terus digelar dan dilaksanakan guna untuk menjaga semangat melestarikan budaya nasional khususnya budaya betawi.

Batik di Jakarta tidak seperti diwilayah lain yang memili sentra dan industri besar, di Jakarta industri batik bisa dibilang kurang mendapat sorotan dan support dari pemerintah daerah dan pusat. Sentra UMKM Batik di jakarta yang masih menjaga keasliannya tidak banyak, dengan adanya acara semacam ini semoga kedepan semakin dapat memajukan Batik Betawi.

.

Hal ini dipandang bisa berjalan dengan baik karena PJ Gubernur dipandang mampu mengkomunikasikan antara kepentingan Daerah dengan Pusat. Ada catatan dalam aglomerasi ini diantaranya adalah mengenai mobilitas warga mengingat pemukiman para pekerja di Jakarta yang tentunya tidak sedikit yang berada di kota penyangga. Sehingga Jakarta sukses dan mampu mengintegrasikan transportasi terpadu. Dan ada beberapa hal juga yang menjadi catatan kami yang terkait aglomerasi selain integrasi transportasi warga kota penyangga, adalah ketersediaan air bersih bagi warga kedepannya dan pengelolaan sampah, hal ini sangat perlu diperhatikan.

Hal ini sangat memiliki relevansi dengan apa yang diusung oleh Pj. Gubernur DKI dalam Musrenbang Jakarta Selatan. Dimana banyak sekali lokasi yang menjadi favorite warga dan dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif dan urban tourism terutama untuk kalangan menengah kebawah, sehingga tidak saja mall yang berkembang tetapi juga UMKM bisa diberikan perhatian khusus sehingga juga berdampak kepada perekonomian Masyarakat Jakarta.

Selain hal tersebut empat fokus yang lain yang tentunya sudah baik dan harus kita dorong bersama-sama, sehingga tata Kelola pemerintahan yang adaptif berjalan dengan baik karena di era digitalisasi simplifikasi melalui sistem digital akan mempercepat pertumbuhan kota Jakarta, hanya perlu perhatian dari Pj. Gubernur DKI pada kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, agar perencanaan dan program pembangunan nantinya bisa mengakomodir mobilitas urban worker dari daerah penyangga sehingga mobilitas tidak menimbulkan ekses negatif misal kemacetan serta polusi.

Issue air bersih menjadi salah satu perhatian Pj Gubernur DKI saat ini. Sekitar 3.000 keluarga saat ini telah tersambung pipa air bersih dari PAM Jaya. Fasilitas tersebut diklaim dapat sedikit meringankan beban warga yang selama ini harus membeli air bersih dari pedagang keliling. Biasanya warga membeli air gerobak sehari Rp 10.000 sampai Rp 15.000. Tergantung pemakaiannya. Bahkan, kalau gerobak masuk ke dalam gang, harganya lebih tinggi lagi. Jadi rata-rata wearga beli air Rp 400.000 sebulan. Artinya dari nilai 400.000/bulan jika bisa dicover oleh pemerintah daerah maka sangat membantu sekali untuk kebutuhan yang lain.

Setelah tersambung pipa air bersih, pengeluaran warga berkurang signifikan. Mereka hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 150.000 setiap bulan. Nilai ini jauh jika dibandingkan membeli di gerobak yang jumlahnya lebih dari 2x lipat.
Informasi yang menyebutkan bahwa Rumah Warga Kamal Muara yang Kini Tersambung Pipa Air Bersih menjadi sebuah langkah nyata dan konrit Pj. Gubernur DKI dalam membantu warga dalam mendapatkan air bersih. Warga di kawasan Jalan Kamal Muara sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih. Sebab, air tanah di permukiman ini keruh dan asin sehingga tidak layak untuk digunakan. Selama ini, warga harus membeli air bersih dari pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, dan mencuci. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya mulai memasang saluran pipa air bersih di permukiman tersebut sejak November 2023. Kedepan warga diharapkan untuk bisa menjaga infrastruktur air bersih tersebut agar bisa digunakan dalam jangka panjang.