Archives 2026

Jakarta — Dailami Firdaus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar bersama kelompok Majelis Taklim ibu-ibu di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta menumbuhkan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumat (2/10/2026)

Dalam kegiatan tersebut, materi sosialisasi meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman, serta NKRI sebagai bentuk negara yang harus dijaga bersama.

Melalui kegiatan sosialisasi bersama Majelis Taklim ini, juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para ibu memiliki posisi penting dalam keluarga, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moral, toleransi, gotong royong, serta kecintaan terhadap tanah air kepada generasi penerus bangsa.

Dailami menyampaikan pesan dan harapan kepada para peserta agar nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dipahami sebagai materi sosialisasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila harus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Saya berharap para ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim dapat terus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan membangun semangat persatuan di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” demikian pesan yang dapat disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ia juga berharap Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk memperdalam pengetahuan keagamaan, tetapi dapat berperan sebagai ruang memperkuat silaturahmi, membangun kepedulian sosial, serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya pesan yang diusung dalam kegiatan ini, persatuan bangsa perlu dirawat mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian diperkuat melalui kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Perbedaan latar belakang, suku, budaya, maupun pandangan hendaknya tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakter masyarakat kepulauan, juga membutuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat, termasuk kaum perempuan, menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kemajuan lingkungan setempat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat meneruskan pemahaman mengenai Empat Pilar Kebangsaan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, nilai-nilai kebangsaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Pesan utama kegiatan ini adalah bahwa menjaga Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Dari keluarga, Majelis Taklim, dan lingkungan masyarakat, semangat Pancasila, toleransi, gotong royong, serta persatuan harus terus dirawat demi terwujudnya kehidupan bangsa yang damai, harmonis, dan berkeadilan.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, memiliki semangat kebangsaan, dan mencintai Indonesia. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Tutup Dailami

Ervan Purwanto, Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air, sangat mendukung rencana pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu oleh PT TransJakarta yang dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 22 Juni 2027.

Ini adalah langkah yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah arahan Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan bahwa warga Kepulauan Seribu mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Selama ini, banyak warga yang menghadapi tantangan besar terkait dengan keterbatasan armada dan ketidakpastian jadwal, serta masalah keselamatan pada kapal tradisional.

Dengan hadirnya TransJakarta Laut, saya menyakini bahwa hak setiap warga untuk mendapatkan layanan transportasi yang layak akan terpenuhi.

Ini adalah langkah nyata menuju keadilan sosial dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Lebih dari itu, integrasi transportasi laut ini dirancang dengan konsep yang efisien melalui sistem hub and spoke.

Konsep ini tidak hanya menghubungkan pulau-pulau dengan daratan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang ada, seperti bus TransJakarta, Mikrotrans, MRT, dan LRT.

Hal ini akan memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses berbagai fasilitas penting di daratan, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat pemerintahan, tanpa harus menghadapi kendala waktu dan biaya yang tinggi.

Hadirnya transportasi laut dikepulauan seribu juga dapat memberikan stimulus signifikan bagi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Dengan akses transportasi yang lebih murah dan andal, biaya logistik barang dari dan menuju pulau akan berkurang, yang akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan potensi pariwisata Kepulauan Seribu, yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta tentunya.

Saya berharap dan mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung rencana ini, demi terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi Kepulauan Seribu.

Mari kita bersama-sama mewujudkan impian akan transportasi publik yang lebih baik, demi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat diJakarta terutama kepulauan seribu.

KOTAWARINGIN TIMUR 13 September 2026 – Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kelurahan Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Mengangkat tema “Perempuan Berdaya, Keluarga Tangguh, Indonesia Kuat: Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dari Keluarga”, kegiatan ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menjaga nilai kebangsaan sekaligus membangun kualitas keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam pemaparannya, dr. Erni menyampaikan bahwa perempuan mempunyai posisi penting dalam perjalanan bangsa. Perempuan bukan hanya berperan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga hadir sebagai pendidik, pekerja, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta penggerak pembangunan di berbagai bidang.

“Perempuan adalah salah satu kekuatan besar bangsa. Dari tangan seorang perempuan, nilai kejujuran, toleransi, kepedulian, gotong royong, disiplin, dan cinta tanah air dapat ditanamkan sejak lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Karena itu, ketika perempuan semakin berdaya, keluarga akan semakin tangguh dan bangsa pun semakin kuat,” ujar dr. Erni.

Menurut dr. Erni, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun keluarga yang saling menghormati, mendidik anak, menjaga kerukunan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif.

Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Dr. Erni menyoroti bahwa perubahan sosial dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru bagi keluarga. Arus informasi yang begitu cepat, penggunaan media sosial, persoalan ekonomi keluarga, pendidikan anak, hingga berbagai persoalan sosial membutuhkan ketahanan keluarga yang semakin kuat.

Dalam kondisi tersebut, perempuan memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar keluarga. Namun, menurutnya, penguatan peran perempuan tidak boleh dimaknai dengan menempatkan seluruh tanggung jawab keluarga kepada perempuan.

“Keluarga yang kuat lahir dari kerja sama. Laki-laki dan perempuan harus saling menghormati, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab. Semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa harus dimulai dari rumah kita sendiri,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat memberikan ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Perempuan sebagai Penjaga Nilai Kebangsaan

Lebih lanjut, dr. Erni mengatakan bahwa perempuan mempunyai kontribusi penting dalam merawat keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, menjaga kerukunan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, pilihan, maupun latar belakang. Tetapi kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Perempuan memiliki kekuatan luar biasa untuk menanamkan sikap saling menghormati tersebut kepada anak-anak dan lingkungan di sekitarnya,” ungkap dr. Erni.

Ia menambahkan bahwa sejarah Indonesia juga mencatat kontribusi perempuan dalam kehidupan kebangsaan. Karena itu, perempuan masa kini perlu terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjadi bagian aktif dalam pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa.

Dari Samuda untuk Indonesia

Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kelurahan Samuda, dr. Erni berharap nilai-nilai kebangsaan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak berhenti sebagai konsep yang hanya dibicarakan dalam forum formal.

Menurutnya, implementasi Pancasila dapat dimulai dari tindakan sederhana: membantu tetangga yang mengalami kesulitan, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, mendidik anak dengan baik, menolak kekerasan, mendukung perempuan untuk maju, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong.

“Membangun Indonesia tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari rumah, dari keluarga, dari lingkungan, dan dari desa maupun kelurahan kita sendiri. Dari Samuda, kita dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan untuk melahirkan generasi Kalimantan Tengah yang berkarakter, toleran, mandiri, dan mencintai Indonesia,” kata dr. Erni.

Pada kesempatan tersebut, dr. Erni juga mendorong perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri, baik melalui pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi dan UMKM.

Ia berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi semakin terlibat sebagai pelaku dan penggerak pembangunan di lingkungan masing-masing.

“Perempuan yang kuat bukan berarti harus berjalan sendiri. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, memiliki pengetahuan, mampu menentukan masa depannya, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Mari kita bangun perempuan yang berdaya, keluarga yang tangguh, masyarakat yang rukun, dan Indonesia yang semakin kuat,” pungkas dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. H. Dailami Firdaus mengelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI dipulau panggang, kabupaten kepulauan seribu. Sabtu (12/9/2026)

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semboyan “Bhineka Tunggal Ika,” dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila, Dailami Firdaus meminta agar masyarakat terutama Majelis Taklim Ibu-ibu menjadi pilar utama untuk dapat menerapkan apa yang terkandung didalamnya, agar menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, karena ibu-ibu adalah garda terdepan dalam hal apapun terutama untuk kehidupan bermasyarakat dan menciptakan generasi berikutnya.

Sosialisasi ini tidak hanya sekedar mengedukasi, tetapi juga menjadi wadah dialog yang efektif dan konstruktif antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, sehingga terjadilah komunikasi dua arah untuk menginvetarisir harapan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat di kepulauan seribu.

Pentingnya sosialisasi ini tak lepas dari fakta bahwa masyarakat dikepulauan masih sering menghadapi kesulitan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara yang setara.

“Melalui sosialisasi ini, saya ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seribu, merasakan manfaat dari keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi kita dan saya juga percaya bahwa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai pancasila akan dapat membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” Pungkas Dailami Firdaus.

Kotawaringin Barat, 13 Juni 2026 – Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat kelurahan, pelaku UMKM, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti dialog mengenai arah pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pemaparannya, Dr. Hj. Erni Daryanti menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar seluruh daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam memperoleh akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun kesempatan ekonomi,” tegas Dr. Erni.

Beliau menjelaskan bahwa semangat pemerataan pembangunan merupakan implementasi nyata dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Menurut Dr. Erni, pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian dan UMKM, hingga peningkatan akses lapangan kerja bagi generasi muda.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Erni menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota MPR RI dan Anggota DPD RI. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Selain membahas pembangunan daerah, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa.

Di akhir kegiatan, Dr. Erni mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dengan menjaga persatuan, memperkuat budaya gotong royong, serta mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kemajuan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Dr. Erni.

Kegiatan Aspirasi Masyarakat MPR RI berlangsung secara interaktif dengan sesi dialog dan tanya jawab. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

JAKARTA- Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto, meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap pekerjaan berisiko tinggi. Hal itu dinilai penting agar peristiwa meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia di dalam gorong-gorong tidak kembali terulang.

Menurut Ervan, kecelakaan kerja tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan, kontraktor, maupun pemerintah sebagai regulator.

“Insiden yang merenggut nyawa tiga pekerja ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3. Jangan sampai keselamatan pekerja hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan,” kata Ervan, Kamis (16/7/2026)

Ia menegaskan, penerapan K3 telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja menjamin keselamatan tenaga kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tak hanya itu, pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi untuk menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten.

Ervan menilai, sertifikasi K3 bagi tenaga kerja maupun petugas pengawas belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan.

“Sertifikasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan standar K3 benar-benar dijalankan. Pengawasan harus dilakukan secara rutin sehingga penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur kerja, hingga kesiapan peralatan keselamatan benar-benar dipatuhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas Nakertransgi DKI Jakarta memperkuat mekanisme pelaporan untuk setiap pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pekerjaan di ruang terbatas (confined space), penggalian, maupun pekerjaan utilitas bawah tanah.

“Setiap pekerjaan berisiko tinggi sebaiknya wajib dilaporkan kepada Dinas Nakertransgi sehingga dapat dilakukan pendampingan, pembinaan, atau inspeksi. Langkah ini penting untuk meminimalkan kelalaian, baik dalam penggunaan APD maupun kelengkapan peralatan kerja yang diwajibkan sesuai standar keselamatan,” jelasnya.

Ervan berharap penguatan pengawasan tersebut tidak dimaknai sebagai upaya menghambat investasi atau proyek pembangunan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

“Keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari selesai tepat waktu, tetapi juga dari kemampuan menjaga setiap pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat. Penegakan regulasi K3 harus menjadi komitmen bersama agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya.

Dalam upaya menciptakan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global, anggota MPR RI Prof. Dailami Firdaus melaksanakan program penguatan 4 Pilar MPR. Program ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan generasi muda Kepulauan Seribu mampu menjadi individu yang inovatif, berkarakter, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan penguatan 4 Pilar MPR yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 17 juni 2026 yang dirangkai dengan berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda diajak untuk berpikir kritis dan inovatif, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan karakter. Melalui pembelajaran nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya toleransi, kerja sama, dan semangat gotong royong. Selain itu, pendekatan yang mengutamakan kreativitas dan inovasi akan membuka peluang bagi mereka untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitar.

Dailami Firdaus juga berharap bahwa melalui program ini, generasi muda tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga pelopor perubahan. Mereka akan siap bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi Kepulauan Seribu.

Melalui penguatan 4 Pilar MPR, generasi muda Kepulauan Seribu diharapkan mampu menjadi pribadi yang inovatif, berkarakter, dan berdaya saing. Program ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan pondasi yang kuat dari nilai-nilai kebangsaan, generasi muda diharapkan dapat menghadapi tantangan zaman dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan negara. Harapan ini menjadi pendorong bagi semua pihak untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam menciptakan generasi muda yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa.

Setiap tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Namun, peringatan tahunan ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan kegiatan seremonial belaka. Jika Hari Lahir Pancasila hanya diperingati dengan upacara dan slogan tanpa perubahan sikap serta kebijakan yang mencerminkan nilai-nilainya, maka makna historis dan ideologisnya akan semakin kehilangan relevansi di tengah kehidupan masyarakat.

Delapan puluh satu tahun usia Pancasila seharusnya menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilainya. Sayangnya, hingga hari ini masih banyak persoalan kebangsaan yang menunjukkan bahwa Pancasila lebih sering dijadikan simbol daripada pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sudah saatnya perhatian kita tidak lagi terfokus pada sosialisasi dan penghapalan rangkaian kata semata. Pancasila harus hadir dalam kebijakan, perilaku, dan budaya kehidupan sehari-hari. Kelahirannya harus menjadi momentum evaluasi nasional tentang sejauh mana nilai-nilai luhur tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar diucapkan.

Kehadiran Pancasila di setiap lini kehidupan bermasyarakat harus dimulai dari dunia pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan. Para pendidik di sekolah-sekolah harus berperan aktif dalam mendidik generasi muda agar memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Pembelajaran tidak cukup dilakukan secara teoritis di dalam kelas, melainkan harus diwujudkan melalui praktik nyata seperti kegiatan sosial yang menumbuhkan semangat gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jika pendidikan gagal menanamkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan menghadapi krisis karakter yang jauh lebih berbahaya dibandingkan krisis ekonomi ataupun politik.

Selain itu, di ranah pemerintahan, para pemimpin dan pejabat publik harus menjadi teladan utama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk berbicara tentang Pancasila jika kebijakan dan tindakannya justru menjauh dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila tidak membutuhkan pidato yang panjang, tetapi membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Keteladanan para pemimpin merupakan ukuran paling nyata apakah Pancasila benar-benar hidup dalam sistem pemerintahan atau hanya menjadi jargon politik yang diulang setiap tahun.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mencerminkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar tuntutan administrasi, melainkan perwujudan langsung dari nilai-nilai Pancasila. Ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial masih terjadi, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sedang mengalami pengingkaran. Oleh karena itu, menghadirkan Pancasila dalam kebijakan publik bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah kehidupan masyarakat, kehadiran Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong gotong royong dan solidaritas sosial. Namun lebih dari itu, Pancasila harus menjadi fondasi dalam menyikapi perbedaan yang semakin kompleks di era digital. Maraknya ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan intoleransi menunjukkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Pancasila, melainkan kurangnya kesediaan untuk mengamalkannya. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat kerukunan antar suku, agama, dan golongan menjadi sangat penting sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kesadaran untuk menghadirkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak adil jika seluruh beban implementasi Pancasila hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga pendidikan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Pada akhirnya, kuat atau lemahnya Pancasila bukan ditentukan oleh banyaknya seminar, spanduk, atau kampanye yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana masyarakat menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat sekaligus alarm kebangsaan bagi kita semua. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang masih terjadi dan memperkuat komitmen bersama dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak retorika tentang Pancasila, melainkan membutuhkan lebih banyak keteladanan, keberanian, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Sudah waktunya kita berhenti menjadikan Pancasila sekadar slogan dan mulai menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya dengan cara itulah cita-cita Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera dapat benar-benar terwujud.

Oleh Deni Martanti

Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air