Archives June 2024

Batik menjadi ikon Indonesia sebagai budaya dan khasanah bangsa, hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki Batik dengan ke-Khas an masing-masing. Begitupun dengan DKI Jakarta yang kental dan ikonik dengan budaya betawi. Tengah digelar acara lomba Desain Batik Betawi pada Tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan motivasi dalam acara Penganugerahan Juara Lomba Desain Batik Betawi 2024 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (30/5).

Kegiatan ini sangat baik guna memberikan inovasi dalam melahirkan corak atau motif batik yang baru dengan tetap menonjolkan ciri khas Betawi. Diharapkan melalui kegiatan seperti ini dapat melestarikan budaya dan menjaga originalitas budaya betawi itu sendiri. Diharapkan kedepan kegiatan seperti ini akan terus digelar dan dilaksanakan guna untuk menjaga semangat melestarikan budaya nasional khususnya budaya betawi.

Batik di Jakarta tidak seperti diwilayah lain yang memili sentra dan industri besar, di Jakarta industri batik bisa dibilang kurang mendapat sorotan dan support dari pemerintah daerah dan pusat. Sentra UMKM Batik di jakarta yang masih menjaga keasliannya tidak banyak, dengan adanya acara semacam ini semoga kedepan semakin dapat memajukan Batik Betawi.

Kawasan atau wilayah Jakarta akan dibentuk sebagai Kawasan aglomerasi pasca status DKI lepas dan menjadi Daerah Khusu Jakarta. kawasan aglomerasi sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota penduduknya, sekalipun berbeda dari sisi administrasi. Kawasan aglomerasi dijadikan satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintah, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

.

Hal ini dipandang bisa berjalan dengan baik karena PJ Gubernur dipandang mampu mengkomunikasikan antara kepentingan Daerah dengan Pusat. Ada catatan dalam aglomerasi ini diantaranya adalah mengenai mobilitas warga mengingat pemukiman para pekerja di Jakarta yang tentunya tidak sedikit yang berada di kota penyangga. Sehingga Jakarta sukses dan mampu mengintegrasikan transportasi terpadu. Dan ada beberapa hal juga yang menjadi catatan kami yang terkait aglomerasi selain integrasi transportasi warga kota penyangga, adalah ketersediaan air bersih bagi warga kedepannya dan pengelolaan sampah, hal ini sangat perlu diperhatikan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 telah di gelar, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2025. Pada kesempatan pembukaan musrenbang tersebut hadir Pj Gubernur Heru, memprioritaskan pembangunan tahun 2025 yaitu peningkatan sumber daya manusia berkualitas serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan mengusung empat isu prioritas dalam RKPD 2025. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Serta menfokuskan pada Urban Tourism dan sentra ekonomi kreatif. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jakarta Selatan menjadi area yang menarik dan sering dijadikan ikon para kawula muda dengan menyebut dan bangga sebagai “anak jaksel”.

Hal ini sangat memiliki relevansi dengan apa yang diusung oleh Pj. Gubernur DKI dalam Musrenbang Jakarta Selatan. Dimana banyak sekali lokasi yang menjadi favorite warga dan dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif dan urban tourism terutama untuk kalangan menengah kebawah, sehingga tidak saja mall yang berkembang tetapi juga UMKM bisa diberikan perhatian khusus sehingga juga berdampak kepada perekonomian Masyarakat Jakarta.

Selain hal tersebut empat fokus yang lain yang tentunya sudah baik dan harus kita dorong bersama-sama, sehingga tata Kelola pemerintahan yang adaptif berjalan dengan baik karena di era digitalisasi simplifikasi melalui sistem digital akan mempercepat pertumbuhan kota Jakarta, hanya perlu perhatian dari Pj. Gubernur DKI pada kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, agar perencanaan dan program pembangunan nantinya bisa mengakomodir mobilitas urban worker dari daerah penyangga sehingga mobilitas tidak menimbulkan ekses negatif misal kemacetan serta polusi.