Blog

JAKARTA- Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto, meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap pekerjaan berisiko tinggi. Hal itu dinilai penting agar peristiwa meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia di dalam gorong-gorong tidak kembali terulang.

Menurut Ervan, kecelakaan kerja tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan, kontraktor, maupun pemerintah sebagai regulator.

“Insiden yang merenggut nyawa tiga pekerja ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3. Jangan sampai keselamatan pekerja hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan,” kata Ervan, Kamis (16/7/2026)

Ia menegaskan, penerapan K3 telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja menjamin keselamatan tenaga kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tak hanya itu, pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi untuk menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten.

Ervan menilai, sertifikasi K3 bagi tenaga kerja maupun petugas pengawas belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan.

“Sertifikasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan standar K3 benar-benar dijalankan. Pengawasan harus dilakukan secara rutin sehingga penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur kerja, hingga kesiapan peralatan keselamatan benar-benar dipatuhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas Nakertransgi DKI Jakarta memperkuat mekanisme pelaporan untuk setiap pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pekerjaan di ruang terbatas (confined space), penggalian, maupun pekerjaan utilitas bawah tanah.

“Setiap pekerjaan berisiko tinggi sebaiknya wajib dilaporkan kepada Dinas Nakertransgi sehingga dapat dilakukan pendampingan, pembinaan, atau inspeksi. Langkah ini penting untuk meminimalkan kelalaian, baik dalam penggunaan APD maupun kelengkapan peralatan kerja yang diwajibkan sesuai standar keselamatan,” jelasnya.

Ervan berharap penguatan pengawasan tersebut tidak dimaknai sebagai upaya menghambat investasi atau proyek pembangunan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

“Keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari selesai tepat waktu, tetapi juga dari kemampuan menjaga setiap pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat. Penegakan regulasi K3 harus menjadi komitmen bersama agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya.

Dalam upaya menciptakan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global, anggota MPR RI Prof. Dailami Firdaus melaksanakan program penguatan 4 Pilar MPR. Program ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan generasi muda Kepulauan Seribu mampu menjadi individu yang inovatif, berkarakter, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan penguatan 4 Pilar MPR yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 17 juni 2026 yang dirangkai dengan berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda diajak untuk berpikir kritis dan inovatif, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan karakter. Melalui pembelajaran nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya toleransi, kerja sama, dan semangat gotong royong. Selain itu, pendekatan yang mengutamakan kreativitas dan inovasi akan membuka peluang bagi mereka untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitar.

Dailami Firdaus juga berharap bahwa melalui program ini, generasi muda tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga pelopor perubahan. Mereka akan siap bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi Kepulauan Seribu.

Melalui penguatan 4 Pilar MPR, generasi muda Kepulauan Seribu diharapkan mampu menjadi pribadi yang inovatif, berkarakter, dan berdaya saing. Program ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan pondasi yang kuat dari nilai-nilai kebangsaan, generasi muda diharapkan dapat menghadapi tantangan zaman dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan negara. Harapan ini menjadi pendorong bagi semua pihak untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam menciptakan generasi muda yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa.

Setiap tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Namun, peringatan tahunan ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan kegiatan seremonial belaka. Jika Hari Lahir Pancasila hanya diperingati dengan upacara dan slogan tanpa perubahan sikap serta kebijakan yang mencerminkan nilai-nilainya, maka makna historis dan ideologisnya akan semakin kehilangan relevansi di tengah kehidupan masyarakat.

Delapan puluh satu tahun usia Pancasila seharusnya menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilainya. Sayangnya, hingga hari ini masih banyak persoalan kebangsaan yang menunjukkan bahwa Pancasila lebih sering dijadikan simbol daripada pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sudah saatnya perhatian kita tidak lagi terfokus pada sosialisasi dan penghapalan rangkaian kata semata. Pancasila harus hadir dalam kebijakan, perilaku, dan budaya kehidupan sehari-hari. Kelahirannya harus menjadi momentum evaluasi nasional tentang sejauh mana nilai-nilai luhur tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar diucapkan.

Kehadiran Pancasila di setiap lini kehidupan bermasyarakat harus dimulai dari dunia pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan. Para pendidik di sekolah-sekolah harus berperan aktif dalam mendidik generasi muda agar memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Pembelajaran tidak cukup dilakukan secara teoritis di dalam kelas, melainkan harus diwujudkan melalui praktik nyata seperti kegiatan sosial yang menumbuhkan semangat gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jika pendidikan gagal menanamkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan menghadapi krisis karakter yang jauh lebih berbahaya dibandingkan krisis ekonomi ataupun politik.

Selain itu, di ranah pemerintahan, para pemimpin dan pejabat publik harus menjadi teladan utama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk berbicara tentang Pancasila jika kebijakan dan tindakannya justru menjauh dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila tidak membutuhkan pidato yang panjang, tetapi membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Keteladanan para pemimpin merupakan ukuran paling nyata apakah Pancasila benar-benar hidup dalam sistem pemerintahan atau hanya menjadi jargon politik yang diulang setiap tahun.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mencerminkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar tuntutan administrasi, melainkan perwujudan langsung dari nilai-nilai Pancasila. Ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial masih terjadi, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sedang mengalami pengingkaran. Oleh karena itu, menghadirkan Pancasila dalam kebijakan publik bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah kehidupan masyarakat, kehadiran Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong gotong royong dan solidaritas sosial. Namun lebih dari itu, Pancasila harus menjadi fondasi dalam menyikapi perbedaan yang semakin kompleks di era digital. Maraknya ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan intoleransi menunjukkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Pancasila, melainkan kurangnya kesediaan untuk mengamalkannya. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat kerukunan antar suku, agama, dan golongan menjadi sangat penting sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kesadaran untuk menghadirkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak adil jika seluruh beban implementasi Pancasila hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga pendidikan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Pada akhirnya, kuat atau lemahnya Pancasila bukan ditentukan oleh banyaknya seminar, spanduk, atau kampanye yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana masyarakat menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat sekaligus alarm kebangsaan bagi kita semua. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang masih terjadi dan memperkuat komitmen bersama dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak retorika tentang Pancasila, melainkan membutuhkan lebih banyak keteladanan, keberanian, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Sudah waktunya kita berhenti menjadikan Pancasila sekadar slogan dan mulai menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya dengan cara itulah cita-cita Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera dapat benar-benar terwujud.

Oleh Deni Martanti

Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air

Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air, Ervan Purwanto menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai aset strategis bangsa yang tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek atau komoditas.

Hal tersebut disampaikannya dalam refleksi akhir tahun 2025, menyikapi berbagai tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Menurut Ervan, pemuda memiliki potensi besar sebagai subjek agen perubahan dalam pembangunan nasional. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dengan peran nyata yang diberikan kepada pemuda di tengah masyarakat.

“Pemuda sering kali hanya dijadikan objek program, bukan subjek pembangunan. Banyak yang tidak diberi ruang dan kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri.”

Ia menilai, kondisi tersebut memicu rasa terpinggirkan, ketidakpuasan, dan frustrasi di kalangan generasi muda. Padahal, pemuda seharusnya menjadi motor penggerak inovasi dan perubahan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik.

Ervan menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda secara menyeluruh melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, serta akses terhadap ruang-ruang partisipasi publik agar pemuda dapat menyuarakan gagasan dan aspirasinya.

“Jika pemuda diberi kepercayaan dan peran yang lebih besar, maka kontribusi positif yang dihasilkan akan sangat signifikan bagi kemajuan bangsa,” terangnya.

Ervan mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, dunia pendidikan, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda.

“Pemuda tidak seharusnya hanya dimanfaatkan sebagai objek, tetapi benar-benar dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang andal dan memiliki kepekaan sosial,” tegasnya.

Ervan berharap pada tahun-tahun mendatang pemuda Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif, mandiri, dan berdaya guna dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memfasilitasi, mendukung, dan memberikan kesempatan kepada pemuda agar menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Founding fathers kita, Bung Karno sudah menegaskan pentingnya serta kepercayaan terhadap pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi. Melalui peran yang maksimal, cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dapat terwujud,” pungkas Ervan.

Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, bukan hanya sekadar momen untuk mengenang jasa-jasa seorang ibu, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan di negeri ini.

Deni Martanti, Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air, menegaskan bahwa dalam konteks ditanah air, peringatan ini sangat relevan mengingat masih banyaknya isu yang melibatkan hak dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Dari kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dalam pekerjaan, hingga akses pendidikan yang tidak merata, perempuan sering kali menjadi korban dari struktur sosial yang tidak adil.

Menurut Deni, situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangannya, pentingnya adanya undang-undang yang kuat untuk melindungi kaum perempuan menjadi sangat mendesak.

Undang-undang yang komprehensif dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perempuan, mendorong kesetaraan gender, serta mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Deni berpendapat bahwa tanpa legislasi yang tegas, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan akan sulit terwujudlah.

Deni mengajak generasi muda untuk lebih aktif dalam advokasi dan penyebaran kesadaran tentang hak-hak perempuan serta pentingnya dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Pentingnya Hari Ibu sebagai momentum untuk menyuarakan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa diabaikan.

Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan menuntut undang-undang yang lebih kuat, diharapkan kesadaran kolektif dapat meningkat.

Hal ini akan menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua perempuan di tanah air.

JAKARTA- Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus mendukung pembangunan Giant Sea Wall (GSW) sebagai salah satu upaya mengatasi terjadinya genangan di kawasan pesisir Jakarta yang disebabkan rob.

Meski diperlukan, Dailami mengingatkan agar pembangunan GSW juga memperhatikan aspek akses yang memudahkan untuk bongkar muat kapal.

“Kita ketahui, GSW ini tentu dibangun dengan ketinggian tertentu. Sehingga, perlu infrastruktur yang memudahkan akses bongkar muat, termasuk bagi nelayan,” kata Bang Dai, sapaan akrabnya, Senin (14/7/2025).

Unsur Pimpinan Ketua Komite III DPD RI ini menjelaskan, pembangunan GSW juga perlu dilakukan secara harmonis dan berdampak positif terhadap pembangunan di Kepulauan Seribu.

Menurutnya, hal itu bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan wilayah pesisir yang menjadi bagian integral Kepulauan Seribu sebagai wilayah DKI Jakarta.

“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah strategis dalam melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan kenaikan air laut. Namun demikian, proyek ini harus diselaraskan dengan pembangunan di Kepulauan Seribu agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungannya,” paparnya.

Ia menambahkan, sinergitas antara proyek besar ini dan pembangunan di Kepulauan Seribu penting untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya fokus pada aspek perlindungan. Tetapi, juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan ekosistem yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna laut yang akhirnya akan menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu,” terangnya.

Bang Dai mengajak seluruh pihak terkait untuk memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan GSW demi masa depan pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu yang lebih aman, nyaman, hijau, dan lestari.

“Tidak cukup dengan GSW, kita juga perlu melakukan pendekatan lingkungan untuk mencegah terjadinya abrasi akibat air pasang. Termasuk, dengan menggencarkan penanaman mangrove atau bakau,” bebernya.

Ia menegaskan, penanaman mangrove juga akan memberikan manfaat terhadap keberlangsungan ekosistem laut, selain tentunya memberikan manfaat penghijauan.

“Kawasan pesisir Jakarta perlu lebih dimasifkan lagi penanaman mangrove karena memiliki banyak manfaat,” pungkas Dailami. *

Kabupaten Kotawaringin Barat, 26 Juni 2025. Saat ini permasalahan yang dialami Gen Z sangat kompleks, dimana kehidupan sehari-hari mereka selalu terhubung dengan dunia digital. Banyak yang merasa harus selalu tampil sempurna di media sosial. Hal ini menimbulkan/menumbuhkan Kecanduan terhadap like, views, atau validasi online bisa mengganggu hubungan sosial nyata dan kepercayaan diri. Sedangkan kontak fisik semakin berkurang, sedangkan kita hidup didunia nyata. Senator dr. Hj. Erni Daryanti, M.Bipomed yang akrab disapa dokter erni sebagai perwakilan dari MPR RI menjawab tantangan ini mewakili Lembaga MPR RI yang selalu mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di Pol Airud Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Terpapar begitu banyak perspektif dan budaya melalui internet bisa menyebabkan kebingungan identitas. Banyak Gen Z mengalami krisis nilai, terutama terkait agama, moral, dan ideologi. Bagaimana negara hadir dalam permasalahan ini, sedangkan ini merupakan ancaman serius bagi degradasi moral dan mental. Sebagai dokter yang memahami psikologis dan anatomi tubuh manusia tentunya dapat memberikan gambaran bahwa betapa bahayanya gadget baik dari sisi mental maupun fisik.

Dalam paparannya Masih seputar permasalahan Gen Z adalah dimana Salah satu tantangan gen Z saat ini adalah Sulit memiliki rumah, kendaraan, atau aset karena tingginya biaya hidup dan gaji stagnan. Banyak yang memikul beban utang pendidikan (di negara tertentu) atau tekanan untuk menjadi mandiri secara finansial lebih awal. Demikian salah satu pertanyaan dari peserta sosialisasi tersebut, Mungkin adakah sosialisasi dan kiat yang dibuat pemerintah untuk memberikan yang bekerjasama dengan stakeholder MPR RI, DPR RI dan DPD RI. Tentunya komitmen dari MPR RI untuk tetap melaksanakan sosialisasi MPR RI adalah bentuk peran serta dalam menjaga ideologi dan falsafah bangsa. Ujar dokter erni sekaligus menutup acara sosialisasi MPR RI tersebut.

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki fondasi kebangsaan yang kokoh, yang dirumuskan dalam Empat Pilar MPR RI. Pilar-pilar ini bukan sekadar dokumen normatif, melainkan nilai-nilai fundamental yang menyatukan bangsa dalam keberagaman, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan Empat Pilar MPR RI sangat penting untuk memperkokoh identitas kebangsaan serta menjaga stabilitas dan integritas nasional. Sosialisasi Empat Pilar juga menjadi salah satu tugas utama MPR RI, agar generasi muda dan seluruh rakyat Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada rakyat Indonesia semua generasi.  Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dianggap sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta pada 17 Mei 2025 lalu, Happy Djarot Anggota DPD RI Dapil Jakarta menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dalam Empat Pilar sebagai pondasi peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam pembangunan nasional. Sebagaimana Diktum Kesatu huruf C Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 “Mendorong Pebudayaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dapat menjadi landasan untuk memperkuat peran dan fungsi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami dan mengapilkasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan, perempuan dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan nasional. Tutup Happy Djarot.

Anggota MPR DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah dr. Erni menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan 4 Pilar Kebangsaan di kalangan anak anak pelajar dalam sosialisasi yang diadakan di SMKN 3 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (15/5/2025). Ia menyebutkan bahwa 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep, melainkan penopang keberlanjutan bangsa yang harus dipahami dan diamalkan oleh generasi penerus.

“Empat Pilar Kebangsaan bukan hanya sekedar kata dan terangkai dalam kalimat selayaknya slogan, melainkan sebagai fondasi daripada bangsa ini. Memahami serta mengamalkan nilai-nilai empat pilar adalah tanggung jawab kita semua, terutama para generasi penerus bangsa,” ujar dr. Erni.

dr. Erni menegaskan bahwasannya pemahaman dan pelaksanaan empat pilar tersebut sangat penting, terutama untuk menjaga kemajemukan sekaligus merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah gempuran dan bebasnya aliran maupun informasi-informasi asing yang begitu mudah dan tidak tersaring.

Terutama melalui gadget, sekarang ini tidak ada anak yang tidak memiliki gadget atau ponsel, kita harus hati-hati dalam melihat ataupun menerima informasi yang diterima melalui ponsel yang kita miliki. Sebagai pelajar kita harus menelaah segala informasi yang kita dapat melalui ponsel kita, jadi jangan langsung ditelan atau diterima tanpa kita pahami terlebih dahulu, agar tidak menjadi informasi yang sesat dan tentunya akan merugikan diri kita dan lingkungan.

Tentunya dengan pemahaman dan pelaksanaan empat pilar oleh kita semua maka kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan akan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila terutama juga perwujudan daripada pembukaan UUD 1945.

Harapan kita bersama adalah tumbuhnya karakter pemuda dan pemudi yang benar-benar kuat, cerdas, berakhlak serta tertanam jiwa cinta terhadap tanah air. Demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tutup dr. Erni.

Dalam upaya memperkuat rasa nasionalisme dan membangun semangat kewirausahaan berbasis nilai-nilai kebangsaan, Prof. Dailami Firdaus selaku Anggota DPD RI MPR RI Provinsi DKI Jakarta, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama masyarakat dan pemuda pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kepulauan Seribu, 24 April 2025 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya nilai-nilai dasar bangsa dalam pengembangan usaha dan identitas budaya.

Acara yang diselenggarakan di Pulau Pramuka ini diikuti oleh masyarakat dan para pemuda dari berbagai pulau di Kepulauan Seribu yang aktif berkarya di bidang ekonomi kreatif. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dailami Firdaus menyampaikan materi secara interaktif mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi utama dalam membangun karakter dan kreativitas bangsa.

Prof. Dailami Firdaus menyatakan bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan sangat penting bagi generasi muda, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional. “Kreativitas tanpa dasar ideologi bangsa akan kehilangan arah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Empat Pilar adalah kunci keberlanjutan usaha dan keberanian berkarya,” ujarnya.

Selain memberikan pemahaman, kegiatan ini juga menampilkan berbagai karya dan produk kreatif dari para pemuda di Kepulauan Seribu yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal. Diharapkan, kegiatan ini mampu menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk lokal.

Masyarakat dan pemuda pulau Seribu sangat senang Dan menyambut positif Kegiatan sosialisasi ini dikarenakan menurut mereka, segala Kegiatan dipulau sangatlah minim sehingga pemberdayaan pemuda seperti terabaikan. Padahal pemuda adalah bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Diujung Dailami mengajak para pemuda untuk terus berkarya, menjaga identitas budaya, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap langkah usaha mereka Dan kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan jangka panjang agar para pemuda mampu mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan berbudaya serta membawa dampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Seribu.